Ringkasan
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Ujian Dinas dan UPKP menilai penguasaan Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia. Begitu bunyi Surat Edaran Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2022. Topik ini membahas dua yang pertama. Soal Pancasila biasanya menanyakan kedudukan, sejarah perumusan, dan penerapan nilai sila dalam kasus kerja. Soal UUD biasanya menanyakan bunyi pasal: siapa berwenang, berapa lama, dan berapa banyak.
Konsep inti
Pancasila sebagai dasar negara
Rumusan Pancasila yang berlaku tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Alinea itu menyebut susunan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada lima dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 merangkum proses lahirnya Pancasila:
- 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPK yang dipimpin dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat bersidang pertama kali dengan agenda dasar negara.
- 1 Juni 1945. Ir. Soekarno pertama kali memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara di depan sidang BPUPK.
- 22 Juni 1945. Panitia Sembilan menghasilkan naskah Piagam Jakarta.
- 18 Agustus 1945. PPKI menyepakati rumusan final.
Keppres itu menyebut ketiga rumusan (1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus) sebagai satu kesatuan proses. Diktum pertamanya menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.
Nilai sila dalam kasus kerja
Soal kasus meminta Anda mencocokkan tindakan dengan sila. Pegangan singkatnya:
- Menghormati ibadah dan keyakinan orang lain: sila pertama.
- Memperlakukan orang secara adil dan beradab tanpa membedakan: sila kedua.
- Mendahulukan persatuan di atas kepentingan kelompok: sila ketiga.
- Mengambil keputusan lewat musyawarah dan mendengar semua pihak: sila keempat.
- Membagi manfaat dan beban secara adil, menolak perlakuan istimewa: sila kelima.
Pasal UUD yang sering muncul
- Pasal 1: bentuk negara kesatuan berbentuk republik, kedaulatan di tangan rakyat, dan negara hukum.
- Pasal 7: Presiden dan Wakil Presiden menjabat lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- Pasal 20 ayat (1): Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- Pasal 27 ayat (3): setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Pasal 36A: lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- Pasal 37: usul perubahan pasal diajukan sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota, putusan disetujui sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota. Khusus bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah.
Naskah UUD dalam satu naskah memberi tanda perubahan pada tiap ayat. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), misalnya, ditandai sebagai hasil Perubahan Ketiga.
Kutipan resmi
"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
Cara mengerjakan
- Untuk soal pasal, cari kata kunci di soal: lembaga, angka, atau kata kerja ("membentuk", "memeriksa", "mengubah").
- Untuk soal angka (1/3, 2/3, lima puluh persen ditambah satu), tulis urutannya: usul, kehadiran, putusan.
- Untuk soal kasus sila, tanyakan: apa inti tindakannya? Ibadah, keadilan perlakuan, persatuan, musyawarah, atau pembagian yang adil.
- Untuk soal sejarah Pancasila, hubungkan tanggal dengan kata kunci: memperkenalkan (1 Juni), Piagam Jakarta (22 Juni), rumusan final (18 Agustus).
Contoh soal 1
Seorang pegawai fiktif bernama Sekar menulis bahan sosialisasi. Ia ingin mengutip ketentuan UUD tentang bagian yang sama sekali tidak dapat diubah melalui mekanisme Pasal 37. Bagian yang tepat dikutip adalah ...
A. Pasal tentang hak asasi manusia
B. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
C. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
D. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tampilkan pembahasan
- Pasal 37 ayat (1) sampai (4) mengatur cara mengubah pasal-pasal UUD.
- Pasal 37 ayat (5) menyebut satu pengecualian: bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
- Hak asasi, masa jabatan Presiden, dan kewenangan MPR tidak disebut dalam ayat (5).
Jawaban: B.
Contoh soal 2
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 menyebut rumusan Pancasila 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan final 18 Agustus 1945. Hubungan ketiganya menurut Keppres itu adalah ...
A. Rumusan 1 Juni dibatalkan oleh Piagam Jakarta
B. Hanya rumusan 18 Agustus yang termasuk sejarah Pancasila
C. Ketiganya merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara
D. Ketiganya berlaku bersamaan sebagai dasar negara
Tampilkan pembahasan
- Menimbang huruf e Keppres 24/2016 menyebut rumusan sejak 1 Juni, Piagam Jakarta, hingga rumusan final sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila.
- Pilihan A dan B memutus proses yang oleh Keppres disebut satu kesatuan.
- Pilihan D keliru karena rumusan yang berlaku adalah rumusan dalam Pembukaan UUD yang disepakati 18 Agustus 1945.
Jawaban: C.
Contoh soal 3
Menurut Pasal 37 UUD NRI 1945, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal UUD harus dihadiri sekurang-kurangnya ...
A. 1/3 dari jumlah anggota MPR
B. 1/2 dari jumlah anggota MPR
C. 2/3 dari jumlah anggota MPR
D. lima puluh persen ditambah satu anggota MPR
Tampilkan pembahasan
- Angka 1/3 adalah syarat pengajuan usul perubahan (ayat 1).
- Angka 2/3 adalah syarat kehadiran sidang (ayat 3).
- Lima puluh persen ditambah satu adalah syarat persetujuan putusan (ayat 4).
Jawaban: C.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menukar tiga angka Pasal 37: usul 1/3, hadir 2/3, setuju lima puluh persen ditambah satu.
- Menganggap Piagam Jakarta sebagai rumusan final Pancasila.
- Menjawab soal kasus sila dengan melihat tokohnya, bukan inti tindakannya.
- Mengira kekuasaan membentuk undang-undang dipegang Presiden. Sejak perubahan, Pasal 20 ayat (1) menyebut DPR.