Ringkasan
Literasi digital adalah materi baru. Juknis Ujian Dinas dan UPKP 2026 Pemprov Jawa Tengah, yang mengacu SE Kepala BKN 10/2024, memasukkannya ke Tes Pengetahuan Umum dan Tes Kompetensi Penunjang. Soalnya berupa situasi kerja sehari-hari: surel mencurigakan, permintaan kode OTP, berkas warga di grup pesan, atau unggahan politik di media sosial. Jawaban yang benar biasanya yang paling aman, paling patuh aturan, dan tetap menyelesaikan pekerjaan.
Konsep inti
Keamanan akun
- Phishing adalah pesan palsu yang meniru pihak tepercaya untuk mencuri kata sandi atau data. Cirinya: mendesak ("dalam 1 jam"), mengancam ("akun diblokir"), dan meminta Anda mengeklik tautan atau memasukkan kata sandi.
- Kode OTP dan kata sandi tidak pernah diberikan kepada siapa pun, termasuk orang yang mengaku petugas helpdesk.
- Autentikasi dua faktor membuat akun tetap terlindungi walau kata sandi bocor, karena pelaku masih butuh faktor kedua.
- Lampiran tak dikenal, apalagi berkas yang bisa dijalankan seperti `.exe`, tidak dibuka. Laporkan ke pengelola TI instansi.
- Laman resmi pemerintah dicek dari alamat domainnya, bukan dari logo atau tampilan halaman.
Data pribadi (UU 27/2022)
Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain (Pasal 1 angka 1). Pasal 4 membaginya dua:
- Bersifat spesifik, antara lain data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi.
- Bersifat umum, antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan.
Dalam pekerjaan pelayanan, berkas warga (misalnya fotokopi KTP dan kartu keluarga) hanya diproses lewat sistem dan saluran resmi instansi. Mengirimnya ke grup pesan atau menyalinnya ke penyimpanan awan pribadi membuat data warga mudah tersebar ke pihak yang tidak berhak.
Hoaks
Langkah memeriksa informasi sebelum membagikan:
- Cek sumber: apakah dari kanal resmi instansi?
- Cek isi: apakah ada nomor dan tanggal surat yang bisa dicocokkan?
- Cek silang: apakah informasi yang sama ada di laman resmi?
- Bila belum terbukti, jangan diteruskan.
Netralitas di media sosial
Netralitas adalah salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN (Pasal 2 UU 20/2023). PP 94/2021 Pasal 5 huruf n melarang PNS memberi dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah, atau calon anggota legislatif, antara lain dengan ikut kampanye atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan. Dalam soal, unggahan atau komentar yang mendukung salah satu calon dinilai bertentangan dengan netralitas.
Cara mengerjakan
- Kenali jenis ancaman: pencurian akun, data pribadi tersebar, informasi palsu, atau pelanggaran netralitas.
- Pilih tindakan yang menghentikan risiko lebih dulu: jangan klik, jangan kirim, jangan bagikan.
- Pilih juga tindakan lanjutan yang resmi: lapor ke pengelola TI, cek kanal resmi, pakai sistem instansi.
- Buang pilihan yang "menolong cepat" tetapi melanggar keamanan, misalnya meminjamkan akun.
Contoh soal 1
Pegawai fiktif bernama Wulan menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pengirim mengaku admin aplikasi kepegawaian dan meminta Wulan mengirim tangkapan layar kode OTP agar data kenaikan pangkatnya "tidak terhapus". Tindakan yang paling tepat adalah ...
A. Mengirim kode karena data kenaikan pangkat sangat penting
B. Mengirim kode setelah pengirim menyebut NIP Wulan dengan benar
C. Tidak mengirim kode, lalu melaporkan pesan itu ke pengelola aplikasi melalui kanal resmi
D. Mengganti nomor ponsel agar pesan serupa tidak masuk lagi
Tampilkan pembahasan
- Kode OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun, apa pun alasannya.
- Pengirim yang tahu NIP belum tentu petugas resmi. Data itu bisa saja sudah bocor.
- Melapor lewat kanal resmi menghentikan risiko dan membantu pengelola memperingatkan pegawai lain.
- Mengganti nomor tidak menyelesaikan upaya penipuan.
Jawaban: C.
Contoh soal 2
Petugas loket fiktif bernama Bayu ingin rekannya memeriksa berkas pemohon dari rumah. Ia berniat memotret KTP dan kartu keluarga pemohon lalu mengirimnya ke grup pesan kantor. Penilaian yang tepat adalah ...
A. Boleh, karena grup itu hanya berisi pegawai kantor
B. Boleh, asalkan foto dihapus setelah diperiksa
C. Tidak tepat, karena berkas berisi data pribadi dan harus diproses melalui sistem resmi instansi
D. Tidak tepat, karena KTP hanya boleh diperiksa oleh kepala kantor
Tampilkan pembahasan
- KTP dan kartu keluarga memuat data pribadi menurut UU 27/2022.
- Grup pesan bukan saluran resmi pemrosesan berkas, dan isinya mudah tersebar.
- Menghapus foto setelahnya tidak menghapus salinan yang sudah terkirim.
- Pilihan D membuat aturan yang tidak ada.
Jawaban: C.
Kesalahan yang sering terjadi
- Percaya pada pesan karena pengirim mengetahui data pribadi Anda.
- Menganggap "hanya meneruskan" informasi tidak termasuk menyebarkan hoaks.
- Mengira akun media sosial pribadi bebas dari aturan netralitas.
- Menyimpan data kantor di layanan pribadi demi bekerja dari rumah.